Tahun 2019 Produk Tanpa Sertifikat Halal di Larang Bereadar di Indonesia

Tahun 2019 Produk Tanpa Sertifikat Halal di Larang Bereadar di Indonesia

Rapat kerja nasional LPPOM MUI sedang berlangsung di Bogor, Rakornas ini di ikuti
oleh 33 LPPOM MUI Provinsi se Indonesia. Agenda utama yang dibahas adalah memper
siapkan diberlakukannya UU Jaminan Produk Halal.

Tahun 2019 Produk Tanpa Sertifikat Halal di Larang Bereadar di Indonesia

Tahun 2019 UU Jaminan Produk Halal akan mulai berlaku di Indonesia. Sehingga LPPOM
MUI pusat maupun daerah harus mempersiapkan sarana dan prasarana untuk menyambut di
berlakukannya Undang-undang tersebut. Rakernas mulai diadakan dari tanggal 5 s/d 7
7 April 2017.

Sertifikasi halal yang telah diterbitkan MUI terhadap makanan dan minuman sebelumnya
masih tetap berlaku untuk sekarang ini, sebelum UU Jaminan Produk Halal berlaku maka
proses dan penerbitan sertifikat halal masih dikeluarkan oleh MUI seperti yang disam
paikan oleh Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis
Ulama Indonesia Pusat (LPPOM MUI), Lukmanul Hakim.

Lukmanul Hakim memberikan jawaban ini karena adanya kesalahan pemahaman untuk rencana
penerbitan sertifikat halal dari LPPOM MUI ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
(BPJPH).

Untuk BPJPH sampai sekarang belum aktif sehingga sertifikat yang sudah diterbitkan
sebelumnya tetap berlaku. Apabila sertifikat sudah habis masa aktifnya maka bisa di
perpanjang kembali oleh Badan.

Mengenai struktur kelembagaan BPJPH sampai saat ini belum lengkap sehingga bagi
perusahaan tetap melakukan proses sertifikasi.Untuk BPJPH akan mulai aktif pada tahun
2019.

Dengan di bentuknya Badan BPJPH ini maka akan ada perubahan dalam penerbitan sertifikat
halal seperti perubahan sifatnya. Di dalam Badan BPJPH akan dibentuk lembaga khusus yang
akan melakukan pengwasan dan penindakan terhadap produk yang beredar di Indonesia.

Perubahan itu akan membawa dampak besar, perubahan bagi sertifikasinya yaitu dari voulen
teer ke mandatoring. Karena sifatnya mandatoring maka perusahaan tidak boleh langsung
menjual produknya untuk diperdagangakan di Indonesia apabila itu tidak ditaati maka produk
akan diberi label produk haram.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *